Contoh kasus pembajakan :
Mengindikasikan
sedikitnya ada 17 orang, termasuk staf dari Microsoft Corp. dan dua orang
Eropa, yang diduga melanggar copyright terhadap lebih dari 5.000 software komputer.
Dua belas di antaranya merupakan anggota kelompok yang menamakan dirinya
pirates with attitude (PWA). Kelompok ini, merupakan jaringan pembajakan
software yang dicari-cari pemerintah Amerika tahun lalu. Web site mereka
diidentifikasi oleh pengadilan sebagai sentinel atau warez, yang berlokasi di
sebuah komputer yang disimpan di University of Sherbrooke di Quebec. Dan semua
software yang disediakan di komputer ini diberi copy protection oleh para
anggotanya. Semua program sistem
operasi, program aplikasi seperti pengolah kata dan analisis data, game, serta
file musik MP3 disediakan untuk di-download melalui akses khusus yang
dirahasiakan.
Sementara empat staf dari Santa Clara, basis Intel
di California, memberikan sejumlah hard disk berkapasitas besar ke situs ini di
Kanada pada tahun 1998. Atas perlakuan ini, mereka dan staf Intel lainnya yang
ikut memberikan akses ke software bajakan, 15 di antaranya sudah ditahan.
Beberapa staf Microsoft
Corp. di Redmond, Washington juga diduga kuat menyelundupkan sejumlah software kepada situs sentinel atau warez ini. Caranya, PWA diberikan akses ke jaringan internal Microsoft. Jika terbukti, para tersangka harus mendekam lima tahun di penjara dan diharuskan membayar denda US$250.000, atau diharuskan membayar dua kali lipat dari kerugian perusahaan, yang berarti jauh lebih besar.
Corp. di Redmond, Washington juga diduga kuat menyelundupkan sejumlah software kepada situs sentinel atau warez ini. Caranya, PWA diberikan akses ke jaringan internal Microsoft. Jika terbukti, para tersangka harus mendekam lima tahun di penjara dan diharuskan membayar denda US$250.000, atau diharuskan membayar dua kali lipat dari kerugian perusahaan, yang berarti jauh lebih besar.
Analisis:
Dikarenakan Software adalah produk digital yang mudah
digandakan dan dapat berfungsi seperti software yang asli maka satu hal yang
mendukung maraknya pembajakan software adalah mahalnya harga lisensi software
yang asli. Pada jaman sekarang ini banyaknya masyarakat yang memakai software
bajakan dengan harga yang murah tetapi kualitas sama dengan yang asli.
Contoh
kasus diskriminasi :
Dalam suatu pekerjaan banyak terjadi
masalah atau kasus-kasus tentang diskriminasi pekerjaan, salah satunya yang
saya bahas tentang diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, memang banyak
terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Di berbagai bidang
pekerjaan banyak terjadi diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan seperti
diskriminasi ras, agama,suku gender dan lain – lain. Dibali juga banyak terjadi
diskriminasi contohnya disekitar lingkungan kita seperti perusahaan rokok
malboro, untuk mempromosikan produknya, biasanya dijalan – jalan atau di sebuah
event ini dibutuhkan spg (salles promotion girl), maka dalam pemilihan spg akan
terjadi diskriminasi karena perusahaan akan mencari perempuan yang cantik
dan berpenampilan menarik , sedangkan perempuan yang kurang cantik tidak akan
diterima oleh perusahaan. Dan sebuah perusahaan juga dalam penerimaan
upah pekerjaan biasanya juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dimana
karyawan laki – laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dbandingkan
perempuan dan jabatan laki – laki dalam suatu perusahaan biasanya lebih tinggi
dari perempuan karena laki – laki diberi peluang lebih untuk berkembang
naik jabatan, sedangkan perempuan susah untuk naik jabatan.
Analisis :
Menurut saya salah jika perusahaan
mendiskriminasikan perempuan dalam pemilihan kerja. Perusahaan seharusnya tidak
membeda bedakan terhadap proses pemilihan karyawan. Seharusnya perusahaan
memilih karyawan yang memiliki skill dan kemampuan yang cocok dalam bidang yang
sedang dicari bukan melihat dari cantik atau jeleknya wajah calon karyawan
tersebut. Karena cantiknya wajah karyawan termasuk bonus, yang diutamakan
seharusnya skill dan kemampuan tersebut.
Contoh
kasus korupsi :
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut
Situmorang mengatakan ada potensi tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan
Kartu Tanda Penduduk elektronik. Meski begitu, ia tak mau berbicara lebih
banyak soal kasus KTP elektronik tersebut.
"Ada potensi tersangka baru. Kami tidak bisa
bilang, tapi dari hari per hari ada kemajuan," katanya di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Ketika ditanya soal apakah potensi tersangka baru
dari kalangan pengusaha, pemerintah, atau Dewan Perwakilan Rakyat, ia juga tak
mau berkomentar lebih banyak. "Tidak boleh disebutlah," ucapnya. KPK
telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Dua di
antaranya adalah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto,
yang sudah mulai disidangkan. Selain itu, Andi Agustinus Narogong, pengusaha
rekanan, ditetapkan sebagai tersangka. Korupsi KTP elektronik, yang
merugikan negara Rp 2,3 triliun, juga diduga telah melibatkan banyak aktor,
baik dari kalangan pengusaha, pemerintahan, maupun dewan. Ketua KPK Agus
Rahardjo pun menyatakan bakal mengusut kasus ini hingga tuntas.
Analisis
:
Menurut
saya KPK seharusnya lebih memperdalam dan tidak mengulur waktu karena dampak
yang dirasakan masyarakat sangatlah berasa saat mengurus e-KTP.
Contoh
kasus pemalsuan :
Mabes Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar
mengungkapkan penemuan barang bukti itu diungkap lewat pemeriksaan Polri
di rumah tersangka.
Adapun, delapan barang bukti itu antara lain 1 buah
koper besar berisi 26 lembar uang kertas pecahan Rp100.000, 50.549 lembar uang
Brasil pecahan 5.000 real, 7.000 lembar uang China pecahan 1 yuan, 1.718 lembar
uang kertas pecahan Rp100.000. Barang
bukti lainnya adalah 400 lembar uang Brasil pecahan 1 real, 153 lembar dollar
Singapura, plat garansi original Bank Swiss 1 lembar, dan foto tersangka
berseragam pakaian dinas upacara (PDU) 1 Polri berpangkat Irjen Pol dan
Gubernur yang sudah prosesedit adobe photoshop yang terpasang di ruang
tamu rumah tersangka.
Sementara itu, Boy menegaskan pihaknya terus
bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga perbankan untuk
menindaklanjuti maraknya kasus uang palsu dengan cara melalui penegakan hukum
saksi ahli.
“Penegak hukum uang itu diatur oleh BI. Apabila
terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pemalsuan uang, BI menjadi pihak yang
berkepentingan untuk menegakkan hukum,” jelasnya.
Analisis
:
Berdasarkan pembahasan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa kasus – kasus pemalsuan uang di Indonesia harus dikaji
lebih mendalam agar tidak merugikan warga masyarakat dan pemerintah. Hal yang
harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang keaslian uang
rupiah dan membentuk badan penegak hukum yang ketat untuk memberantas aksi
pemalsuan uang.
Sumber :
https://m.tempo.co/read/news/2017/05/22/063877594/kpk-sebut-ada-potensi-tersangka-baru-korupsi-e-ktp
Tidak ada komentar :
Posting Komentar